Medan, gradasigo – Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Bangunan dan Listrik (BBL) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) di Hotel Polonia, Medan. 

Kegiatan yang berlangsung dari Rabu hingga Jumat, 25-27 Februari 2026 ini, bertujuan untuk mensinergikan program kerja antara balai dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah kerjanya.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan BBPPMPV BBL, termasuk Kepala Balai, Drs. Rasoki Lubis, M.Pd, serta para pemangku kepentingan dari berbagai provinsi seperti Sumatera Utara, Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. 

Peserta melibatkan unsur pengawas sekolah, kepala sekolah (SMK & SLB), serta ketua forum Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Fokus Kompetensi dan Sinergi

Dalam diskusi kelompok yang digelar, terdapat beberapa poin krusial yang menjadi sorotan utama:

• Peningkatan Kompetensi PKPLK/SLB: Guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) memerlukan penguatan pada kompetensi komunikasi khusus seperti bahasa isyarat dan pendekatan autis, serta peningkatan profesionalisme dalam mengajar keterampilan teknis.
• Penguatan LKP: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) didorong untuk memperkuat manajemen internal, memperpanjang durasi magang industri hingga 3-6 bulan, dan segera memenuhi standarisasi sertifikasi kompetensi serta metodologi mengajar dari BNSP.
• Transformasi Manajerial: Pengawas dan Kepala Sekolah mengusulkan integrasi Teaching Factory (TeFa) serta penguatan Digital Leadership dalam struktur diklat guna mendukung inovasi pengembangan sekolah.

"Tujuan utama diskusi ini adalah mendapatkan gambaran kebutuhan kompetensi terkini bagi instruktur, pengawas, hingga kepala sekolah, serta mencari solusi atas keterbatasan pendanaan melalui program sinergi," tulis laporan hasil diskusi tersebut.

Komitmen Layanan Prima

Selain membahas kurikulum dan kompetensi, rapat ini juga menjadi wadah evaluasi administratif terkait pengelolaan data Dapodik bagi LKP agar tetap aktif.

BBPPMPV BBL juga menegaskan komitmennya dalam menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan layanan yang berintegritas dan bebas dari gratifikasi.

Seluruh pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA BBPPMPV BBL tahun anggaran 2026. 

Melalui rakor ini, diharapkan tercipta kolaborasi nyata antara pemerintah, dunia usaha, dan satuan pendidikan untuk mencetak lulusan vokasi yang siap kerja dan kompetitif. (kiram/oni)