Kupang, gradasigo – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah drastis untuk memutus rantai panjang migrasi tenaga kerja ilegal yang selama ini menghantui masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Melalui perombakan total ekosistem pendidikan nonformal, pemerintah menargetkan 9.000 pemuda putus sekolah di wilayah tersebut untuk bertransformasi menjadi tenaga kerja ahli dan wirausahawan mandiri dengan standar industri global pada tahun 2026.

Langkah agresif ini bukan sekadar pembenahan administratif. Mesin penggerak utamanya adalah implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 24 Tahun 2025 yang mewajibkan standardisasi ketat pada setiap lembaga kursus. Di bawah regulasi baru ini, penjaminan mutu lulusan kini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

"Kita tidak lagi bicara soal kuantitas lulusan, tapi kualitas yang terukur secara industri," tegas Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen, Yaya Sutarya. Disampaikan dalam Sosialisasi Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 di Kupang NTT, pada Jum’at (27/2/2026).

Ia menekankan bahwa kurikulum pelatihan kini dirancang agar beririsan langsung dengan kebutuhan pasar mancanegara, didukung oleh pengajar kompeten serta sistem pengawasan yang akuntabel.

Intervensi Strategis melalui PKK dan PKW

Eksekusi di lapangan bertumpu pada dua program unggulan: Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Sasarannya sangat spesifik, yakni menarik kembali 9.000 peserta didik dari kelompok Anak Tidak Sekolah (ATS) ke dalam ekosistem produktif.

• Program PKK: Membidik pemuda usia 17-25 tahun untuk penguasaan keterampilan teknis standar global.
• Program PKW: Menargetkan remaja usia 15-25 tahun guna memupuk mentalitas bisnis dan kemandirian ekonomi.

Fokus pelatihan diarahkan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menyesuaikan dengan potensi lokal NTT yang sedang berkembang. Pemerintah bahkan memberikan garansi pendampingan pasca-pelatihan untuk memastikan lulusan langsung terserap sebagai aktor ekonomi baru, bukan kembali menjadi pengangguran.

Mengakhiri Era "Penonton" di Tanah Sendiri

Urgensi revitalisasi ini juga disuarakan oleh Ketua DPD Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP) NTT, Mery R. Ch. Mesah. Ia menyoroti fenomena warga lokal yang selama ini hanya menjadi saksi bisu atas perputaran uang di sektor pariwisata daerah mereka sendiri.

"Kami tidak ingin pemuda NTT terus-menerus menjadi penonton. Sinergi ini adalah jalan raya untuk mencetak wirausahawan muda yang kompeten mengelola potensi wisata kita sendiri hingga mampu go international," ujar Mery.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menilai kolaborasi ini sebagai solusi konkret untuk menyiapkan SDM yang presisi. Selain mendongkrak ekonomi makro, peningkatan kompetensi ini—khususnya bagi kaum perempuan—menjadi strategi krusial dalam memperkuat ketahanan keluarga dan meminimalisir risiko perdagangan manusia melalui jalur migrasi ilegal.

Dengan ekosistem baru yang terstandarisasi ini, NTT bersiap menanggalkan stigma lama sebagai pemasok tenaga kerja kasar dan bertransformasi menjadi lumbung talenta unggul penopang ekonomi nasional. (*)