Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online mencatat penurunan transaksi keuangan terkait praktik ilegal ini secara drastis, mencapai lebih dari 80 persen pada kuartal pertama tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan ini bagaikan pukulan telak bagi jaringan judi online. Jika pada Januari hingga Maret 2024 nilai transaksinya menembus angka mengerikan Rp90 Triliun, kini di periode yang sama tahun 2025 angkanya merosot tajam hingga menyisakan Rp47 Triliun.

Capaian signifikan ini diungkapkan langsung oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana. Berbicara dalam Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) di Jakarta, Kamis (08/05/2025), Ivan menyatakan optimismenya terhadap tren positif ini.

"Jika tren ini berlanjut," ujar Ivan, "kami perkirakan total transaksi sepanjang 2025 dapat ditekan hingga di bawah 160 juta transaksi." Prediksi ini mengindikasikan potensi pelumpuhan aktivitas judi online yang jauh lebih besar di masa mendatang.

Ivan secara khusus menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) atas peran sentralnya dalam membendung arus informasi ilegal.

"Pemblokiran lebih dari 1,3 juta konten oleh Kemkomdigi," tegas Ivan, "menunjukkan komitmen luar biasa dalam menutup akses jaringan ilegal yang selama ini begitu masif merusak masyarakat."

Menyambut baik laporan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengingatkan bahwa perjuangan ini masih panjang. "Pekerjaan rumah kita masih banyak," ujar Meutya.

Ia menekankan perubahan fokus ke depan yang tak hanya reaktif, tetapi juga proaktif. "Ke depan, fokus kita bukan hanya pada penindakan dan penutupan konten, tetapi juga pembenahan regulasi agar lebih sistematis dan berkelanjutan," imbuhnya.

Meutya juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah bahu-membahu berkontribusi dalam upaya pemberantasan ini.

"Terima kasih kepada masyarakat, lembaga, organisasi, sekolah, kampus-kampus, dan semua pihak yang telah aktif membantu. Ini adalah perjuangan bersama demi masa depan yang lebih baik," serunya.

Keberhasilan menekan transaksi judi online hingga anjlok signifikan ini merupakan bukti nyata sinergi solid anggota satuan tugas. Satgas ini terdiri dari PPATK, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).

Kolaborasi lintas sektor ini dijalankan sebagai tindak lanjut instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas judi online yang telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Berbagai langkah strategis telah dilancarkan dan berkontribusi besar terhadap penurunan transaksi. Kemkomdigi, misalnya, gencar melakukan pemblokiran lebih dari 1,3 juta konten judi online dan memanfaatkan teknologi mutakhir kecerdasan buatan (AI) dalam pelacakan transaksi mencurigakan.

Selain itu, pembatasan kepemilikan kartu SIM maksimal tiga nomor per NIK turut menyulitkan jaringan ilegal untuk mendaftar akun anonim.

Sementara itu, di ranah penegakan hukum, operasi agresif oleh Polri berhasil memberikan pukulan finansial signifikan dengan menyita aset jaringan judi online senilai lebih dari Rp500 miliar.

Penguatan tata kelola ruang digital secara menyeluruh juga menjadi bagian penting dari upaya ini. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital menjadi payung hukum yang vital dalam menciptakan ekosistem online yang lebih aman dari berbagai ancaman, termasuk jebakan judi online yang kerap menyasar anak muda.

Capaian di awal 2025 ini menjadi sinyal positif bahwa pemberantasan judi online bukanlah hal mustahil. Namun, kewaspadaan dan kerja keras bersama tetap diperlukan untuk memastikan ruang digital Indonesia benar-benar bersih dari praktik ilegal yang merusak ini.