Yogyakarta, Gradasigo - Mengurus berbagai keperluan administrasi terkadang membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Masyarakat bisa saja diminta mengisi informasi pribadi, menyerahkan salinan dokumen, hingga melengkapi persyaratan yang sebenarnya pernah diberikan kepada instansi pemerintah lainnya. Situasi tersebut menjadi salah satu persoalan yang ingin dibenahi melalui penguatan sistem Satu Data Indonesia.

Pemerintah berupaya membangun keterhubungan data antarkementerian dan lembaga agar informasi yang telah tersedia serta terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali sesuai ketentuan. Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan tidak perlu terus-menerus mengulang proses administrasi yang sama ketika mengakses layanan publik berbeda.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 5 November 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa keterhubungan data menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien. Menurutnya, data yang telah tersedia dan terverifikasi dapat digunakan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan, sehingga beban administratif masyarakat dapat dikurangi.

Mengenal Sistem Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk membangun tata kelola data yang terstandar, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kebijakan ini, kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah didorong untuk memiliki kesamaan standar dalam mengelola serta memanfaatkan data.

Salah satu konsep penting dalam penerapannya adalah interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai sistem elektronik untuk saling terhubung dan bertukar informasi. Artinya, sistem yang digunakan oleh satu instansi dapat berkomunikasi dengan sistem instansi lainnya tanpa harus membangun proses pengumpulan data dari awal.

Untuk mendukung hal tersebut, Komdigi mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang didukung infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Ketiga komponen tersebut menjadi bagian dari fondasi digital yang memungkinkan pertukaran data antarlembaga berlangsung secara lebih terintegrasi.

Administrasi Lebih Mudah, Masyarakat Lebih Terbantu

Bayangkan ketika seseorang harus mengurus beberapa layanan pemerintah yang berbeda. Pada sistem yang belum terintegrasi, ia mungkin perlu mengisi kembali identitas, alamat, atau informasi administrasi lainnya meskipun data tersebut sudah pernah disampaikan sebelumnya.

Melalui sistem yang saling terhubung, instansi terkait diharapkan dapat memanfaatkan data yang sudah tersedia dan terverifikasi sesuai kewenangannya. Dengan begitu, masyarakat berpeluang menghemat waktu, mengurangi pengumpulan dokumen berulang, serta memperoleh proses pelayanan yang lebih sederhana.

Manfaat integrasi data juga tidak hanya berkaitan dengan kemudahan administrasi. Data yang lebih konsisten dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan dan merencanakan program berdasarkan informasi yang lebih akurat. Hal ini penting agar pelayanan dan program pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Integrasi Data Tetap Harus Melindungi Privasi

Meski menawarkan kemudahan, keterhubungan data pemerintah tetap membutuhkan pengamanan yang kuat. Informasi pribadi masyarakat tidak boleh digunakan secara sembarangan hanya karena sistem antarlembaga telah terhubung.

Dalam keterangannya, Meutya Hafid menegaskan bahwa pertukaran data harus disertai pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan terhadap pemrosesan data. Penerapan Satu Data Indonesia juga perlu berjalan selaras dengan ketentuan pelindungan data pribadi dan regulasi terkait lainnya.

Selain itu, integrasi bukan berarti seluruh data masyarakat harus dipindahkan ke satu tempat. Komdigi menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab terhadap kualitas, pemutakhiran, serta validitas data yang dikelolanya. Dengan demikian, keterhubungan sistem dilakukan agar data dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing instansi.

Transformasi Digital yang Harus Dirasakan Masyarakat

Penguatan Satu Data Indonesia menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mendorong transformasi pelayanan publik. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak cukup hanya diukur dari tersedianya infrastruktur atau banyaknya sistem yang telah terhubung.

Hal yang lebih penting adalah sejauh mana perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Pelayanan yang lebih cepat, prosedur yang sederhana, serta berkurangnya pengulangan pengumpulan dokumen menjadi beberapa manfaat yang diharapkan dapat terwujud.

Pada akhirnya, teknologi dalam pemerintahan bukan sekadar tentang memindahkan layanan ke ruang digital. Lebih dari itu, teknologi perlu digunakan untuk menghadirkan pelayanan yang efektif, aman, dan memudahkan kehidupan masyarakat.(*)