Gradasigo - Pemerintah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat berbasis asrama dengan kurikulum holistik yang akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Program itu dirancang untuk menjangkau 500.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem hingga 2029, sekaligus menjadi tulang punggung strategi pengentasan kemiskinan berbasis data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan, konsep boarding school dipilih untuk memberikan lingkungan pendidikan terpadu. 

"Sekolah Rakyat bukan sekadar gratis, tapi menyediakan ekosistem lengkap: asrama, fasilitas olahraga, tempat ibadah, dan kurikulum yang membangun karakter," tegasnya dalam Diskusi Redaksi bertajuk "Sekolah Tanpa Sekat: Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat" yang digelar Direktorat Ekosistem Media Dirketorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), di Jakarta, Rabu (25/6/2025) malam.

Kurikulum Tiga Tahap dan Fasilitas Terpadu

Wamensos menjelaskan, setiap sekolah dibangun di atas lahan minimal 8,5 hektare dengan fasilitas terpadu untuk jenjang SD-SMA. Kurikulum dirancang dalam tiga pilar.

Pertama mulai dari program persiapan yang menyangkut pemetaan bakat (talent mapping) dan pembekalan fisik-mental siswa.

Kedua program akademik yang berisi pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler berbasis kompetensi.

Serta terakhir dengan penguatan karakter lewat pendidikan spiritualitas, nasionalisme, dan keterampilan bahasa.

"Kami ingin anak-anak tidak hanya pintar akademis, tapi juga berakhlak dan punya semangat kebangsaan," tambah Agus Jabo.

Skala Nasional Berbasis Data DTSEN

Program itu lanjutnya, mengandalkan akurasi DTSEN sebagai basis penargetan. Kemensos telah memverifikasi data melalui 34.000 pendamping PKH untuk memastikan tepat sasaran.

"Kami targetkan 100 sekolah pertama di Juli 2025 untuk 9.755 siswa, lalu ekspansi ke 514 kabupaten/kota," jelasnya.

Pemerintah juga memanfaatkan 122 BLK Kemnaker dan 45 gedung pemda untuk percepatan pembangunan.

Menurut Agus Jabo, program itu sejalan dengan target Presiden Prabowo: nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan kemiskinan nasional di bawah 5 persen pada 2029.

Data BPS 2024 menunjukkan 74,51 persen kepala keluarga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah, sementara Susenas 2021 mencatat 76 persen anak putus sekolah karena ekonomi."Dengan Sekolah Rakyat, kami putus siklus ini," tegas Agus Jabo.

Sumber: Dilansir dari laman indonesia.go.id