Banjarmasin, gradasigo - Senin (9/2/2026) menjadi titik temu krusial bagi masa depan pendidikan non-formal di Kalimantan Selatan. 

Direktur Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Yaya Sutarya, hadir langsung di hadapan para pemangku kepentingan untuk memperkenalkan Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025. 

Sosialisasi ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan langkah strategis kementerian dalam memetakan ulang ekosistem vokasi di bawah struktur kementerian yang baru.

Regulasi anyar tersebut diposisikan sebagai jangkar hukum yang kuat bagi pengembangan Lembaga Kursus (LK) di seluruh Indonesia. 

Yaya Sutarya menegaskan bahwa kehadiran Permendikdasmen 24/2025 merupakan langkah fundamental untuk menjamin kepastian hukum sekaligus meningkatkan relevansi lulusan kursus dengan tuntutan industri. 

Perubahan ini menuntut para pengelola lembaga di daerah segera berakselerasi, mengingat aturan tersebut akan menjadi kompas baru bagi tata kelola pendidikan non-formal yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kualitas.

Fokus pertemuan berlanjut pada pembedahan petunjuk teknis pelaksanaan Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW) untuk tahun anggaran 2026. 

Yaya merinci dua skema bantuan yang akan digulirkan tersebut dengan penekanan khusus pada ketepatan administrasi serta kualitas substansi proposal. 

Baginya, pemahaman mendalam terhadap detail persyaratan menjadi kunci agar lembaga di Kalimantan Selatan tidak sekadar menjadi penonton, melainkan pemain utama dalam penyerapan anggaran pusat.

Berikut adalah dua agenda utama yang dipaparkan dalam sosialisasi tersebut:

• Program Kecakapan Kerja (PKK): Skema pelatihan intensif yang diproyeksikan untuk membekali peserta didik dengan kompetensi spesifik agar siap diserap langsung oleh dunia usaha dan dunia industri.
• Program Kecakapan Wirausaha (PKW): Langkah pemberdayaan melalui keterampilan praktis dan pendampingan usaha guna mencetak wirausahawan baru yang tangguh dari tingkat akar rumput.

Ketua DPD Forum Pengelola Kursus dan Pelatihan (PLKP) Kalsel, Slametno, menyambut positif inisiatif ini sebagai ruang dialog konstruktif untuk membedah kendala lapangan secara terbuka. 

Momentum ini sekaligus dimanfaatkan DPD Forum PLKP Kalsel sebagai basis data dalam menyusun rencana kerja strategis sepanjang tahun 2026. 

Langkah penguatan ini dikawal oleh sinergi lintas sektoral yang melibatkan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan beserta perwakilan Disdikbud dari 13 kabupaten/kota. 

Kolaborasi ini terlihat semakin solid dengan kehadiran seluruh jajaran pengurus DPD dan DPC Forum PLKP se-Kalsel serta pimpinan lembaga kursus yang berkomitmen menyelaraskan visi pusat ke tingkat lokal.

Suasana dialogis mewarnai sepanjang sesi tanya jawab, di mana aspirasi pengelola lembaga dijawab langsung oleh otoritas kementerian untuk mencari solusi atas kendala di lapangan. Dukungan terhadap program ini juga dipertegas oleh kehadiran Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kalsel, Firna Asika, serta Direktur Akademi Sekretaris dan Manajemen (ASMI) Citra Nusantara, Asnan, yang memperkuat dimensi kemitraan antar instansi pendidikan.

Menutup pemaparannya, Yaya Sutarya menitipkan pesan agar lembaga kursus di Kalimantan Selatan bergerak lincah dalam menangkap peluang pendanaan nasional. 

Optimalisasi program PKK dan PKW pada 2026 mendatang diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi daerah melalui ketersediaan tenaga kerja terampil dan kemandirian usaha masyarakat yang lebih kokoh. (*)