Jakarta, gradasigo - Pemerintah secara serius menggarap percepatan penempatan tenaga kerja terampil lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di pasar kerja global melalui program "SMK Go Global". Untuk merealisasikan program prioritas Presiden ini, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran fantastis, mencapai Rp15 triliun hingga Rp25 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa komitmen anggaran ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola lulusan vokasi dari hulu ke hilir.

"Untuk tahun 2026 ya kurang lebih sebesar Rp15-25 triliun. Program ini akan kita mulai di Desember 2025 ini, mohon doa agar rangkaian kegiatan Kementerian BP2MI bisa dimulai 2025 ini," ujar Menko Muhaimin di kantornya, Jakarta, pada Selasa (18/11/2025).

Sinergi Ekosistem Global

Dalam upaya menjamin kesiapan dan kualitas tenaga kerja, Menko Muhaimin secara khusus menggelar Rapat Koordinasi Program Prioritas Presiden SMK Go Global. 

Pelibatan entitas swasta dan pelatihan ini dinilai krusial untuk membangun ekosistem pengelolaan pekerja terampil yang terintegrasi. Menko Muhaimin menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, perusahaan multinasional, dan LPK akan mempercepat implementasi program.

"Mereka kita ajak bareng-bareng untuk persiapan agar 2026 dapat bersinergi dalam ekosistem yang terintegrasi bagi penempatan tenaga kerja terampil di luar negeri,” tegasnya.

Target 500 Ribu Tenaga Kerja

Program SMK Go Global dijadwalkan akan mulai bergulir pada Desember 2025, dengan fokus utama pada perbaikan kapasitas dan kompetensi lulusan. Pemerintah menargetkan pemberangkatan sebanyak 500.000 lulusan SMA/SMK dari berbagai jurusan ke luar negeri pada tahun 2026.

Negara-negara yang menjadi sasaran utama penempatan tenaga kerja terampil Indonesia diantaranya adalah Jepang dan Turki.

Menko Muhaimin menyoroti dua aspek utama yang harus dikuasai calon pekerja, yaitu keterampilan (skill) dan kemampuan bahasa asing yang disyaratkan oleh negara tujuan.

“Kelas-kelas yang dipersiapkan untuk diadopsi yaitu standar minimum kapasitas kompetensi. Yaitu bahasa yang disyaratkan," jelasnya.

Menko PM meyakini bahwa dengan pengalaman panjang yang dimiliki oleh perusahaan multinasional dan LPK, program ini akan memastikan lulusan SMK memiliki kapasitas yang dibutuhkan dengan sertifikasi internasional. Upaya ini sekaligus merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan lulusan vokasi dapat terserap di pasar kerja nasional maupun internasional.

Sumber: Siaran Pers Kemenko PM RI