JAKARTA, gradasigo – Mengawali kalender kerja tahun 2026, Pengurus Pusat Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Indonesia bergerak cepat melakukan penguatan internal. Melalui Rapat Koordinasi dan Konsolidasi yang digelar secara daring pada Senin (5/1/2026), organisasi mitra strategis pemerintah ini mematangkan peta jalan (roadmap) program kerja tahunan guna merespons dinamika regulasi pendidikan non-formal di tanah air.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum PLKP, Aji Samsurizal, ini menjadi panggung bagi para ketua bidang untuk menyelaraskan visi menyongsong tantangan industri kursus yang semakin kompleks.

Selaras dengan Kebijakan Pemerintah

Ketua Umum DPP Forum PLKP, H. Zoelkifli M. Adam, dalam arahannya menegaskan bahwa keberadaan Forum PLKP harus menjadi katalisator bagi program-program pemerintah. Sebagai mitra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Forum PLKP wajib memastikan setiap kebijakan pusat terimplementasi dengan baik di tingkat daerah.

"Forum PLKP harus selalu sejalan dengan program kerja pemerintah, khususnya Direktorat Kursus dan Pelatihan. Setiap ketua bidang harus mampu mengeksekusi program yang menyentuh langsung pada pembinaan anggota di daerah," tegas Zoelkifli.

Mengawal Transisi Regulasi Permendikdasmen & OSS

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah adaptasi terhadap payung hukum terbaru. Edy Suwaras, Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK), menyoroti urgensi pengawalan Permendikdasmen No. 24 Tahun 2025.

Regulasi ini berkaitan erat dengan perubahan nomenklatur yang harus disinkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 terkait sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini dinilai vital agar pelaku lembaga kursus di daerah tidak terhambat dalam urusan administrasi dan legalitas usaha.

Senada dengan hal tersebut, Janis Hendratet yang membidangi Standarisasi dan Sertifikasi, mendorong pembentukan tim kerja khusus untuk mengawal RUU Sisdiknas. 

"Pendampingan kepada Lembaga Kursus (LK) dalam menghadapi perubahan peraturan adalah prioritas agar kualitas pendidikan non-formal tetap terjaga," ungkapnya.

Optimalisasi Vokasi dan Strategi Link and Match

Di sektor pengembangan kompetensi, Ermansyah (Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi) menekankan pentingnya optimalisasi kursus di setiap bidang keterampilan.

Sementara itu, Rafianti Dewi P mendorong agar pelatihan non-vokasi dapat diakomodir secara lebih luas dalam program bantuan pemerintah seperti Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kewirausahaan (PKW).

Guna memastikan lulusan kursus terserap maksimal, Rangga (Bidang Kewirausahaan dan UMKM) mengusulkan penguatan data kemitraan.

• Pemagangan Nasional: Melibatkan LK dalam program magang berskala nasional.
• Database Industri: Melakukan pendataan komprehensif terhadap Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang telah bekerja sama.
• Tracer Study: Mendata jumlah lulusan yang telah terserap bekerja untuk memastikan terjadinya link and match yang efektif.

Langkah pendataan ini didukung penuh oleh Tri Nugroho (Bidang Data dan Pengembangan Informasi) serta Candra Wijaya (Bidang Promosi dan Kemitraan) sebagai basis pengambilan kebijakan organisasi ke depan.

Tata Kelola, Penjaminan Mutu, dan Edukasi Hukum

Rapat ini juga menghadirkan perspektif dari praktisi pendidikan non-formal, Ahmad Suadi. Ia mengingatkan bahwa perubahan regulasi harus dibarengi dengan tertib administrasi dan standar penjaminan mutu yang terukur di internal LK.

Dari sisi perlindungan, Muslim Amir selaku Ketua Bidang Perlindungan Hukum dan HAM Forum PLKP, mengingatkan pentingnya aspek legalitas. Sebagai seorang advokat, ia menekankan bahwa edukasi hukum bagi tenaga pendidik dan pengelola lembaga adalah kunci agar operasional LK tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.

Menutup rangkaian koordinasi, Wakil Ketua Umum Forum PLKP, H. Arpinus Koto, memberikan apresiasi atas antusiasme para pengurus. Ia berpesan agar seluruh masukan segera ditindaklanjuti menjadi aksi nyata yang konkret.

"Sinergi internal adalah modal utama kita untuk memastikan Forum PLKP tetap menjadi garda terdepan dalam mencetak SDM unggul di Indonesia," pungkasnya. (*)