Depok, gradasigo – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi memulai langkah besar dalam mentransformasi wajah pendidikan Indonesia melalui agenda "Konsolidasi Pendidikan Nasional 2026". Bertempat di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, pertemuan strategis yang berlangsung pada 9 hingga 11 Februari 2026 ini menjadi titik krusial untuk menyelaraskan visi pusat dan daerah.
Dengan mengusung tema "Memperkuat Partisipasi Semesta, Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua," agenda ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya masif pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirancang di Jakarta dapat terimplementasi secara presisi hingga ke pelosok negeri.
Dalam konsolidasi ini, Kemendikdasmen menetapkan 9 Kebijakan Strategis yang akan menjadi kompas utama pembangunan sumber daya manusia ke depan:
-
Wajib Belajar 13 Tahun: Perluasan akses pendidikan yang lebih dini dan komprehensif.
-
Revitalisasi Satuan Pendidikan: Modernisasi infrastruktur dan tata kelola sekolah.
-
Digitalisasi Pembelajaran: Integrasi teknologi sebagai pilar utama proses belajar-mengajar.
-
Penguatan Akademik & Karakter: Mencakup Tes Kemampuan Akademik, Pendidikan Karakter, serta Manajemen Talenta.
-
Reformasi Kurikulum & Guru: Fokus pada pembelajaran mendalam (deep learning), koding, tata kelola guru, hingga aspek kebahasaan.
-
Data & Dukungan: Optimalisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan penguatan Bimbingan Konseling (BK).
Urgensi dari konsolidasi ini terlihat dari skala partisipasinya. Sebanyak 906 peserta hadir secara fisik untuk membedah tantangan di lapangan. Komposisi peserta mencerminkan pendekatan inklusif yang melibatkan seluruh lini:
|
Kelompok Peserta |
Jumlah |
|
Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia |
590 orang |
|
Perwakilan Kemendikdasmen |
183 orang |
|
Organisasi Profesi & Kemasyarakatan Bidang Pendidikan |
107 orang |
|
Perwakilan Kementerian & Lembaga Terkait |
26 orang |
Kehadiran 590 Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia menandakan bahwa pemerintah ingin memangkas hambatan birokrasi dan memastikan "arus balik" informasi dari daerah terserap dengan baik.
Melalui konsolidasi ini, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan bermutu bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan kerja kolektif atau "Partisipasi Semesta". Fokus pada aspek koding dan digitalisasi menunjukkan ambisi Indonesia untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemain aktif dalam ekonomi digital global.
Pertemuan di Depok ini diharapkan menghasilkan peta jalan (roadmap) yang konkret, sehingga sembilan kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi aksi nyata yang dirasakan oleh jutaan siswa di ruang kelas. (*)

Muhammad Sidik Kaimuddin Tomsio