Jakarta, gradasigo - Indonesia tengah menghadapi badai digital yang mengancam kedaulatan dan stabilitas nasional. Sebuah laporan terbaru dari Sea Times menempatkan Nusantara pada posisi pertama dunia dalam tingkat kecanduan internet. 

Ironisnya, masifnya adopsi teknologi ini justru membuka celah kerentanan yang dieksploitasi oleh serangkaian ancaman siber – mulai dari tsunami penipuan daring, gurita judi online, hingga serangan terhadap infrastruktur vital negara.

Menyikapi situasi genting ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyerukan dengan lantang pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai benteng pertahanan siber bangsa. 

Pernyataan tegas ini disampaikannya saat menerima kunjungan Kuliah Kerja Profesi (KKP) II Sespimti Polri di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Senin (5/5/2025).

"Keamanan ruang digital bukan lagi tanggung jawab tunggal satu institusi," tandas Meutya Hafid. "Ini adalah panggilan bagi seluruh elemen bangsa—pemerintah pusat hingga daerah, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), badan intelijen negara, akademisi, industri, hingga partisipasi aktif masyarakat. Ini adalah tanggung jawab kolektif untuk menjaga kedaulatan kita di era digital."

Langkah Konkret Perkuat Benteng Digital

Sebagai respons cepat, pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Unit khusus ini diamanatkan untuk melakukan pengawasan intensif dan menindak tegas berbagai ancaman yang bersembunyi di jagat maya. 

Meutya menekankan krusialnya sinergi dengan aparat penegak hukum, khususnya Polri, dalam memberangus kejahatan digital yang kian kompleks.

"Kerja sama dalam memberantas penyalahgunaan kartu SIM ilegal, yang kerap menjadi gerbang kejahatan siber, serta penindakan tegas terhadap praktik judi online yang merusak moral bangsa, adalah contoh nyata kolaborasi yang terus kita perkuat," ujar Menteri.

Tak hanya berkutat di dalam negeri, Menkomdigi Meutya Hafid juga melirik praktik terbaik global. Uni Emirat Arab, khususnya Dubai, disebut sebagai contoh sukses dalam pengelolaan identitas digital. 

"Implementasi sistem eSIM yang terintegrasi dengan imigrasi di Dubai memungkinkan pemantauan digital terhadap setiap pendatang. Inovasi semacam ini perlu kita kaji dan adaptasikan, tentu dengan kearifan lokal, untuk memperkuat sistem pengawasan kita," jelasnya.

Menutup Celah, Menekan Platform Global

Pemerintah juga tengah merancang regulasi baru yang lebih tajam untuk menyasar penyelenggara jasa internet (ISP). Langkah ini bertujuan menindak tegas ISP ilegal yang ditengarai menjadi sarang bagi aktivitas kejahatan digital. 

"Jumlah ISP ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan masih sangat banyak. Ini adalah lubang keamanan yang harus segera kita tambal rapat agar tidak dieksploitasi penjahat siber," tegas Meutya.

Dalam perang melawan konten ilegal, terutama judi online, pemerintah tidak lagi bergantung pada metode takedown konvensional yang dinilai lamban. 

Kini, Sistem Moderasi Konten Berbasis Sanksi Finansial (SAMAN) mulai diimplementasikan. SAMAN dirancang untuk memberikan tekanan finansial kepada platform-platform global agar lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam membersihkan konten ilegal dari lapak digital mereka.

"Platform global selama ini cenderung memandang Indonesia hanya sebagai pasar," ujar Meutya dengan nada optimis namun tegas. "Sudah saatnya kita bersikap lebih keras dan menuntut pertanggungjawaban mereka dalam menjaga keamanan ruang digital kita. SAMAN adalah salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut."

Mengakhiri paparannya, Menteri Meutya Hafid menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi tantangan siber ini, asalkan seluruh komponen bangsa bersatu padu dan bergerak secara terkoordinasi.

"Musuh kita di dunia maya semakin canggih, adaptif, dan tak kasat mata. Satu-satunya cara menjaga kedaulatan digital Indonesia adalah melalui kolaborasi yang solid dan komitmen penuh dari seluruh elemen bangsa," pungkasnya, menyerukan persatuan dalam menghadapi ancaman digital yang kian nyata. Dilansir dari siaran pers Kemkomdigi