Jakarta, gradasigo - Pemerintah bersiap hadapi tantangan global, Presiden Prabowo dorong keterbukaan impor demi ketahanan pangan dan stabilitas harga nasional.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggebrak panggung ekonomi nasional dengan wacana berani: membuka keran impor daging dan komoditas lainnya sebebas-bebasnya (9 April 2025).

Langkah ini muncul di tengah tekanan berat dari tingginya tarif impor sebesar 32% yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah produk Indonesia.

Dalam beberapa pernyataan resminya, Prabowo menyampaikan bahwa keterbukaan terhadap impor adalah strategi jangka pendek untuk menstabilkan pasokan dan harga dalam negeri, khususnya daging sapi dan bahan pangan pokok lainnya.

“Kita tidak bisa bergantung pada produksi dalam negeri semata jika itu membuat rakyat kita kesulitan mendapatkan harga yang wajar,” tegas Prabowo dalam forum koordinasi ekonomi nasional, Senin (8/4).

Langkah ini juga disebut sebagai respons cepat atas inflasi global dan ketidakseimbangan neraca dagang akibat kebijakan tarif tinggi dari negara mitra dagang besar, seperti Amerika Serikat.

Tanggapan Ekonom

Ekonom senior dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai kebijakan ini sebagai langkah positif untuk meningkatkan efisiensi pasar dan menekan harga komoditas.

"Penghapusan kuota impor dapat meningkatkan persaingan sehat dan menurunkan harga barang, namun pemerintah perlu memastikan bahwa produk impor memenuhi standar kualitas dan tidak merugikan produsen lokal," kata Tauhid dalam wawancara dengan media nasional.

Sementara itu, Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap potensi lonjakan impor yang dapat mempengaruhi neraca perdagangan.

"Kebijakan ini harus diimbangi dengan strategi untuk meningkatkan daya saing produk lokal agar tidak tergerus oleh produk impor," ujar Bhima.

Di sisi lain, para pelaku industri peternakan lokal menyoroti potensi dampak negatif. Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Teguh Boediyana, menyampaikan kekhawatiran bahwa langkah ini akan membuat harga daging lokal tidak kompetitif di pasar domestik.

Namun, Menteri Perdagangan yang baru dilantik, Erick Thohir, menyatakan pemerintah akan tetap melindungi industri dalam negeri dengan regulasi tambahan dan subsidi bagi peternak lokal.

Tarif 32 Persen AS, Ancaman Nyata

Tingginya bea masuk dari AS terhadap beberapa produk unggulan Indonesia, termasuk karet, tekstil, dan hasil perikanan, memperkuat urgensi strategi diversifikasi mitra dagang dan kebijakan impor.

“Kalau negara maju membatasi kita dengan tarif tinggi, maka kita juga harus luwes dan cepat beradaptasi. Buka impor dari negara lain yang lebih bersahabat,” ujar Presiden Prabowo dalam wawancara terbatas dengan media nasional.

Arah Kebijakan Prabowo: Realistis, Nasionalis, dan Fleksibel

Langkah membuka impor secara besar-besaran adalah bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo untuk menyejahterakan rakyat dan memperkuat ketahanan pangan.

Meski terdengar kontroversial, kebijakan ini menunjukkan keberanian pemerintah dalam merespons dinamika global yang makin rumit.

Namun publik dan pelaku usaha berharap, kebijakan ini disusun dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data, agar tidak menimbulkan gejolak baru di dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto; Impor daging bebas Indonesia; Tarif impor AS 32 persen; Kebijakan pangan Prabowo; Ketahanan pangan nasional; Komoditas impor Indonesia 2025; Dampak tarif AS terhadap ekonomi Indonesia