Jakarta, gradasigo – Dalam upaya memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah internasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Komisi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Kolaborasi ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja migran profesional melalui penguatan sistem penempatan dan peningkatan kompetensi lulusan pendidikan vokasi.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Tatang Muttaqin, menyatakan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global.

"Kami berharap, kerja sama ini akan dapat memberikan dampak positif dan membuka peluang-peluang lain ke depannya," ujar Tatang.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, Kemendikdasmen telah menyalurkan Bantuan Pemerintah Penguatan Persiapan Program Magang Luar Negeri Tahun 2024 kepada 113 SMK. Bantuan ini bertujuan meningkatkan kesiapan peserta didik dalam menghadapi tantangan di dunia kerja global.

Per Februari 2024, sebanyak 913 lulusan telah dan akan berangkat ke luar negeri, dengan estimasi keberangkatan tertinggi pada Juni hingga Agustus 2025, mencapai 368 lulusan. Bidang keahlian yang diminati meliputi caregiver (kesehatan), kemaritiman, perhotelan, dan manufaktur, dengan negara tujuan utama Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.

Kepala SMKN 2 Subang, Deden Suryanto, menambahkan bahwa sejak 2005, sekolahnya telah memberangkatkan lebih dari 500 alumni ke Jepang dan 200 ke Korea, di berbagai bidang seperti rekayasa perangkat lunak, teknik pengendalian industri, pengolahan makanan, dan perikanan.

Hal ini menunjukkan peluang kerja sama antara SMK dan industri semakin terbuka lebar, mendorong penerapan pembelajaran yang membina hard skill dan soft skill, serta berfokus pada menghasilkan lulusan berkompetensi global.

Dengan sinergi antara Kemendikdasmen, Kemenaker, dan KP2MI, diharapkan sistem penempatan tenaga kerja migran semakin kuat, memberikan perlindungan optimal bagi pekerja migran Indonesia, serta meningkatkan akses informasi dan peluang kerja, baik di dalam maupun luar negeri.